Senin, 30 September 2019

ASAL MULA MENGENAI PEMBERONTAKAN G 30 S-PKI


Oleh nuradi sulaiman harun

Uraian saya ini akan menyangkut pemberontakan G30S/PKI yang telah terjadi pada tanggal 30 September – 1 Oktober 1965.
Uraian ini terutama tertuju kepada mereka yang kurang mengetahui dan kurang memahami terjadinya pemberontakan itu, khususnya rakyat Indonesua, kaum muda pada umumnya yang perlu mengetahui dengan benar apa yang telah terjadi pada pemberontakan itu.

Pemberontakan G30S/PKI tidak lepas dari apa yang terjadi pada bulan September 1948.
Dimana pada bulan September 1948, Partai Komunis Indonesia telah melancarkan pemberontakan di kota Madiun dengan maksud agar negara Republik Indonesia berubah menjadi satu negara komunis.

Untuk itu Uni Soviet mengirimkan seorang pemimpin PKI yang dulu bersembunyi di Uni Soviet ketika gagal dalam pemberontakan pada tahun 1927 yang bernama Muso.
Muso pada tahun 1948 dikirim ke Indonesia dengan tugas agar supaya PKI dapat merubah negara Republik Indonesia menjadi suatu negara komunis. Akan tetapi Muso gagal dalam menjalankan tugasnya.
Pemerintah Republik Indonesia dengan dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) waktu itu berhasil dalam waktu 1 sampai 2 bulan mengakhiri pemberontakan itu.

Banyak pemimpin dapat ditangkap dan dihukum.
Antara lain ialah Muso sendiri, mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang tadinya adalah seorang pemimpin dari Partai Sosialis kemudian pada tahun 1948 mengaku sebagai komunis dan turut memimpin pemberontakan itu.
Selain Muso dan Amir masih banyak pemimpin-pemimpin lain di kota Jogyakarta, Surakarta maupun di daerah seperti di Madiun, Pati dan Blora.
Akan tetapi karena waktu itu Belanda masih menduduki sebagian pulau Jawa, maka ada unsur-unsur PKI yang tadinya turut berontak bisa menyelamatkan diri dari pukulan-pukulan Tentara Nasional Indonesia dengan menyelinap ke daerah Belanda.

Dengan sendirinya TNI tidak dapat mengejar mereka yang antara lain adalah Batalyon Malady Yusuf yang pada waktu itu merupakan tulang punggung dari pemberontakan sebagai bagian dari Brigade 29 Pesindo yang telah dipersenjatai dengan kuat oleh Amir Syarifuddin waktu ia menjadi Menteri Pertahanan.

Selain Batalyon Malady Yusuf yang berhasil lolos juga Batalyon Sudigdo, yaitu 1 batalyon dari divisi Panembahan Senopati yang ketika pemberontakan melakukan perlawanan sengit di sekitar Wonogiri.
Iapun dapat membawa bagian pasukannya yang lolos dari pukulan Batalyon Nasuhi untuk dibawa masuk ke daerah pendudukan.
Dan bersama mereka juga berhasil lolos sejumlah pemimpin PKI.

Ketika Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 melakukan agresinya yang kedua, tidak lebih dari 1 bulan sejak berakhirnya pemberontakan PKI, maka terjadilah Perang Kemerdekaan kita yang kedua melawan Belanda.
Maka dengan begitu kita mau tidak mau melepaskan fokus usaha kita dari pembersihan PKI kepada perlawanan terhadap Belanda.
Dan jadi boleh dianggap bahwa Belanda telah menyelamatkan para anggota PKI sisa-sisa pemberontakan PKI Madiun. Ketika kita melawan Belanda yang berusaha mengakhiri Republik Indonesia, ternyata unsur-unsur PKI yang masih lolos dari pembersihan kita turut melawan Belanda.

Maka oleh sebab itu, Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah telah membebaskan mereka yang turut bersama kekuatan Republik melawan Belanda dari hukuman yang seharusnya mereka terima.
Jadi sisa-sisa PKI yang selamat karena tadinya masuk daerah pendudukan Belanda dan kemudian turut melawan agresi Belanda terlepas dari hukuman Republik Indonesia.
Maka oleh Pak Gatot Subroto yang menjabat sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah, dan dibenarkan oleh pimpinan pemerintah, semua unsur PKI yg turut melawan Belanda dibebaskan dari hukuman yang kita tadinya berikan kepada mereka sebagai pengkhianat. Oleh sebab itu pada tahun 1950 ketika kita mulai kehidupan kita sebagai Republik Indonesia Serikat, kemudian berubah pada tanggal 17 Agustus 1950 menjadi Republik Indonesia yang berdaulat dan merdeka, kaum PKI yang lolos dari hukuman itu dapat bergerak kembali.

Dan hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang masih menjadi pimpinan PKI, antara lain DN Aidit dengan teman-temannya Nyono, Nyoto, Sudisman, Ir. Sakirman dan lain-lain menyusun kembali Partai Komunis Indonesia.

Pada waktu itu di dunia juga berkecamuk Perang Dingin antara Blok komunis dan Blok Barat. Blok komunis dipimpin oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat China. Maka Blok komunis ini berusaha untuk memperoleh dukungan di kalangan luas dunia.
Sebab itu keberhasilan PKI untuk lolos dan selamat dari hukuman pihak Republik Indonesia memberikan kepada Blok Komunis kesempatan untuk menyusun kekuatan di Indonesia.

Kekuatan komunis Indonesia ini diharapkan dapat mendukung gerakan Blok Komunis di dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Komunis. Maka kita melihat bahwa PKI yang telah selamat itu dapat mengkonsolidasikan diri dan berkembang menjadi organisasi yang makin besar meliputi kalangan yang makin luas karena adanya dukungan kuat dari Uni Soviet dan Republik Rakyat China yang sejak tahun 1949 sudah menjadi negara merdeka di benua Asia di daratan China. DN Aidit yang mengetuai Partai Komunis Indonesia dengan bantuan dan dukungan Nyono, Nyoto, Sudisman, Ir Sakirman dan lainnya berhasil membuat PKI berkembang makin luas.

Disusun kekuatan di berbagai bidang masyarakat terutama yang diberi perhatian pertama adalah kaum buruh dan tani.
PKI berhasil membuat kekuatan di lingkungan kaum buruh dengan membentuk organisasi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang mana di dalam SOBSI bergabung organisasi buruh yang makin luas dan kuat terutama Sarikat Buruh Kereta Api (SBKA), Sarikat Buruh Perkebunan Indonesia (SARBUPRI) ini dua sarikat buruh yang menjadi kekuatan inti dari SOBSI dan kemudian juga meluas di kalangan-kalangan yang lain bahkan mereka menyusup di organisasi pegawai negeri dan malahan di Kementrian Pertahanan dapat membentuk suatu organisasi pegawai Kementrian Pertahanan yang berpihak kepada PKI. Di lingkungan tani dibentuk Barisan Tani Indonesia.

Perkembangan PKI yang makin luas itu memungkinkannya, ketika pemerintah Republik Indonesia melakukan Pemilu I tahun 1955, berhasil keluar sebagai pemenang ke 4.

Di belakang Partai Nasional Indonesia sebagai partai yang paling besar, kedua adalah Partai Masyumi, ketiga adalah Partai NU (Nadhlalatul Ulama) dan ke 4 adalah Partai Komunis Indonesia. Keberhasilan PKI mencapai no 4 ini menimbulkan banyak perhatian.

Banyak orang tidak mengira bahwa PKI yang telah selamat pada tahun 1950 itu bisa berkembang begitu cepat dan luas sehingga dalam 5 tahun telah berhasil dan bisa menjadi partai ke 4 terbesar di Indonesia.

Dan dia berkembang terus meluas dan nanti setelah tahun 1955 PKI berhasil menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar partai komunis di Uni Soviet dan partai komunis China.
Anggotanya ketika itu sudah mencapai sekitar 4 juta orang dan selain itu PKI berhasil menyusup menginfiltrasi partai-partai politik lain terutama partai politik non Islam seperti Partai Nasional Indonesia sebagai partai politik terbesar. Adalah satu kenyataan bahwa di dalam Partai Nasional Indonesia terbentuk satu fraksi yang cenderung mendekat kepada PKI. Hal itu nanti terbukti ketika terjadi pemberontakan G30S/PKI.

Di kalangan luas diadakan usaha meluaskan pengaruh dan wibawa PKI di Indonesia.
Untuk keperluan itu DN Aidit sebagai ketua umum PKI membentuk apa yang dinamakannya Biro Khusus yang dipimpin oleh Syam Kamaruzaman.
Tugas dari Biro Khusus yang bergerak langsung di bawah ketua umum DN Aidit adalah untuk menginfiltrasi Angkatan Bersenjata.

Mencari unsur-unsur di Angkatan Bersenjata yang bisa dipengaruhi untuk berpihak kepada PKI.
Dengan sendirinya mereka memanfaatkan unsur-unsur dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) khususnya TNI yang tadinya turut dalam pemberontakan PKI Madiun tapi kemudian selamat.

Jadi unsur-unsur bekas Batalyon Malady Yusuf, bekas Batalyon Digdo dan yang lainnya yang tadinya berpihak pada pemberontakan PKI Madiun dan selamat dan masih ada di dalam TNI.
Unsur-unsur inilah yang didekati dan berusaha ditarik kembali menjadi simpatisan PKI.
Residivis-residivis atau mantan-mantan pengikut PKI Madiun ini tidak sedikit, terutama di lingkungan Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.

Terutama yg menjadi sasarannya adalah perwira-perwira TNI, lebih khusus perwira TNI-AD.
Karena merekalah yang akan dapat dimanfaatkan nanti dalam gerakan-gerakan PKI.
Maka dengan begitu pada tahun 1957-1958 kita melihat bahwa PKI di Indonesia makin meluas ke seluruh provinsi yang dimana-mana terdapat unsur-unsur PKI.

Dan di berbagai lapisan masyarakat khususnya di lingkungan buruh dan tani. Yaitu tani dalam barisan BTI (Barisan Tani Indonesia) juga sudah diorganisasikan oleh PKI menjadi unsur yang kuat dalam barisan PKI.

Bersamaan dengan itu terjadi perubahan pada diri Presiden Soekarno.
Ketika pada tahun 1948 PKI memberontak terhadap Republik Indonesia, Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia secara tegas menantang rakyat dan masyarakat. Apakah akan berpihak pada PKI di bawah pimpinan Muso atau berpihak pada Republik Indonesia dibawah pimpinan Soekarno-Hatta? Sikap Bung Karno yang tegas waktu itu turut mempercepat penyelesaian pemberontakan PKI waktu itu.

Akan tetapi setelah tahun 1950 terjadi perubahan pada sikap dan pandangan Soekarno.
Entah apakah terpengaruh oleh makin majunya organisasi PKI di Indonesia serta berkembangnya kekuatan Blok Komunis di dunia.
Akan tetapi nyatanya adalah Soekarno sekarang tidak lagi setegas dulu menghadapi PKI.
Bahkan kemudian mendekati tahun 1960, Soekarno menentukan politik pemerintah Republik Indonesia adalah politik yang menuju persatuan bangsa melalui NASAKOM – Nasional Agama dan Komunis.

Jadi Soekarno melihat bahwa kekuatan politik Indonesia harus dipersatukan melalui nasakom untuk menghadapi dunia luar.
Menghadapi dunia yang masih memusuhi Republik Indonesia, khususnya karena waktu itu kita masih perlu memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah nasional Republik Indonesia.
Karena pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia akan tetapi belum melepaskan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia Serikat yang waktu itu diakui.

Sebab itu masalah Irian Barat masih dihadapi sebagai masalah penjajahan yang akut.
Inilah oleh Bung Karno kemudian dilihat sebagai kesempatan untuk mempersatukan bangsa dalam lingkungan nasakom.
Dalam pada itu pemerintah RI dan Presiden Soekarno melihat bahwa pihak Uni Soviet lebih bersedia untuk memberikan bantuan senjata dari pada dunia Barat, khususnya Amerika Serikat. Indonesia bisa membeli senjata di Uni Soviet untuk melaksanakan misi terakhir untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah nasional Republik Indonesia.

Dikirimkanlah misi-misi ke Moskow untuk menjajaki pembelian senjata ini dan kemudian juga Bung Karno sendiri acap kali pergi ke Moskow dan hal inilah mungkin yang membuat sikap Bung Karno terhadap PKI jauh berubah daripada sebelumnya.
Adalah satu kenyataan bahwa sejak tahun 1960 PKI dapat melihat dan dapat memanfaatkan Bung Karno sebagai pelindungnya di dalam segala hal.

Ketika PKI pada waktu itu masih tetap dilawan oleh partai-partai politik yang lain, maka Bung Karno cenderung untuk memberi perlindungan kepada mereka. Adalah jelas bahwa Bung Karno berpikir bahwa PKI dapat dimanfaatkannya untuk kepentingan politik Bung Karno sendiri, sebaliknya PKI melihat Soekarno sebagai jaminan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain di Indonesia.

Jadi adalah dalam bahasa Inggris “who is using whom”– siapa yang memanfaatkan siapa.
Apakah PKI yang bisa memanfaatkan Soekarno atau Soekarno yang memanfaatkan PKI.
Dalam kenyataan PKI memperoleh manfaat lebih besar dari bantuan Soekarno daripada Bung Karno mendapatkan PKI sebagai kekuatan politik yang membantu pencapaian politik Soekarno sendiri.

Maka oleh karena itu, makin lama PKI makin percaya diri menghadapi kekuatan-kekuatan lain di Indonesia khususnya terhadap TNI-AD dan kaum Islam yang dianggap masih tidak bersedia menerima PKI di Indonesia.
Akibat dari pada itu maka terjadinya pemberontakan PRRI-PERMESTA pada tahun 1958-1959 yang kemudian melibatkan beberapa pemimpin Masyumi merupakan kesempatan bagi PKI untuk mengusulkan dan mendesak kepada Soekarno agar membubarkan Masyumi. Desakan ini berhasil dan Partai Masyumi dibubarkan oleh presiden RI dan dengan demikian kekuatan perlawanan terhadap PKI jauh berkurang, menjadikan PKI semakin arogan.

Akan tetapi satu saat PKI tidak cukup hanya dengan meluaskan pengaruh di masyarakat.
Satu saat Aidit ambisinya tentu juga dipanasi oleh pihak Uni Soviet dan RRC untuk menjadi kekuata utama di Indonesia.
PKI menjadi kekuatan politik yang mendominasi Indonesia.
Itulah kemudian yang mendorong DN Aidit untuk memanfaatkan sebanyak mungkin bantuan atau perlindungan yang diberikan Bung Karno kepada PKI.
Ketika tahun 1962, RI berhasil untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, maka pengaruh PKI makin meluas.
Sebab adalah satu kenyataan bahwa pihak Amerika Serikat dan Blok Barat memaksa Belanda untuk mengakhiri pendudukannya atas Irian Barat dan menyerahkan Irian Barat pada Republik Indonesia.

Sebab Amerika Serikat tidak mau mengambil risiko TNI yang sudah menjadi kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara dengan persenjataan dan perlengkapan yang diperolehnya dari Uni Soviet mencapai kemenangan militer di Irian Barat.
Amerika Serikat dan Blok Barat tidak dalam posisi untuk melihat kemenangan dari TNI melalui penggunaan alat dan senjata Uni Soviet di Irian Barat.
Sebab kemenangan itu akan makin meluaskan pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara yang sekarang sudah mulai meluas di Vietnam.

Jadi oleh sebab itu agar supaya TNI tidak memperoleh kemenangan militer di Papua – atau Irian Barat yang kemudian dinamakan Papua, maka pihak Amerika Serikat mendesak Belanda untuk mengakhiri kekuasaannya di Irian Barat dan menyerahkannya kepada Republik Indonesia.
Ini merupakan suatu keberhasilan yang amat penting bagi Bung Karno dan pemerintahannya tetapi juga memberikan bonus politik besar untuk PKI.

Ketika masalah Irian Barat dapat diakhiri dengan berhasil baik, dan pada tahun 1962 makin nyata penguasaan Irian Barat oleh Republik Indonesia, banyak pihak di Indonesia khususnya para pemimpin TNI-AD berharap agar supaya Presiden RI dan Pemerintah melakukan konsolidasi pada kekuatan Republik.

Sebab TNI khususnya TNI-AD sejak tahun 1945 tidak pernah berhenti dalam berbagai operasi.
Adalah sepatutnya ketika sekarang masalah Irian Barat selesai kita melakukan konsolidasi.
Lebih-lebih waktu itu kondisi ekonomi di tanah air tidak dalam kondisi baik. Konsolidasi atas Republik Indonesia akan membuat RI makin nyata kekuatannya. Dan itu juga akan sangat bermanfaat bagi kekuasaan Presiden Soekarno.

Akan tetapi rupanya atas bisikan pihak PKI Presiden Soekarno tidak melakukan konsolidasi malah kemudian melakukan usaha baru, yaitu menjalankan usaha konfrontasi terhadap Malaysia yang pada awal 60an telah menjadi negara merdeka dan dikembangkan oleh kekuatan Inggris. Presiden Soekarno melihat dalam Malaysia yang merdeka dan dipengaruhi Inggris kemudian juga Amerika, suatu usaha yang dia sebutnya neokolonialisme-neoimperialisme (Nekolim).

Maka Presiden Soekarno mengembangkan suatu konsep politik baru yaitu menghadapi Nekolim agar supaya kondisi dunia menjadi makin baik. Dan untuk itu RI harus memainkan peran yang penting.
Maka sebab itu Bung Karno kemudian menjalankan Konfrontasi terhadap Malaysia.
Akibat dari konfrontasi ini maka kekuatan-kekuatan militer khususnya TNI-AD tetap diluar pulau Jawa.
Ketika menghadapi Irian Barat memang banyak yang ditugaskan untuk bersiap menghadapi operasi militer merebut menguasai Irian Barat.

Sekarang sebetulnya diharapkan dapat berkonsolidasi di pangkalannya yang banyak terdapat di Jawa.
Akan tetapi dengan adanya konfrontasi ini maka hal itu tidak dapat terlaksana. Dengan begitu pulau Jawa masih kekurangan kekuatan TNI khususnya TNI-AD kecuali kekuatan teritorialnya.
Hal ini dengan sendirinya sangat bermanfaat bagi PKI di dalam perkembangannya di dalam mempengaruhi masyarakat di Jawa.

Hal ini serta konsep nasakom yang dikembangkan Presiden Soekarno menimbulkan masalah bagi pimpinan TNI-AD.
TNI-AD yang semula dipimpin oleh Kolonel, kemudian Brigadir Jendral yang kemudian menjadi Mayor Jendral Abdul Haris Nasution pada tahun 1958 berhasil dengan sukses mengakhiri pemberontakan PRRI Permesta secara relatif cepat pada tahun 1959. Pemberontakan yang dimulai pada tahun 1958 sudah dapat diakhiri dan kemudian terdapat kondisi wilayah terutama luar Jawa, Sumatera dan Indonesia Timur yang lebih baik.

Hal ini dengan sendirinya tidak hanya menguntungkan TNI dan kekuatan yang bersama dengan TNI, tetapi dengan sendirinya menguntungkan Pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Soekarno.
Oleh sebab itu pada waktu itu hubungan antara Soekarno dengan Jendral Nasution dan TNI-AD masih baik.

Namun mendekati tahun 1960 dan makin berkembang kehendak Bung Karno untuk membentuk Pemerintah Nasakom hal ini menimbulkan masalah bagi pimpinan Angkatan Darat.
Di satu pihak Pimpinan AD senantiasa berusaha untuk loyal sekuat-kuatnya kepada pimpinan negara.
Akan tetapi ketika Pimpinan Negara mengembangkan Nasakom yang menetapkan unsur komunisme di dalam pengendalian pemerintahan, maka disini timbul masalah.

Oleh karena sebagai kekuatan militer yang memegang teguh pedoman Sapta Marga para anggota TNI khususnya TNI-AD tidak dapat menerima ideologi lain selain Pancasila.
Apalagi kalau ideologi itu bermaksud untuk mengubur Pancasila maka itu menimbulkan persoalan.

Di satu pihak tetap loyal kepada Presiden Soekarno tapi di pihak lain memegang teguh Sapta Marga.
Namun sekalipun begitu pimpinan Angkatan Darat sejak semula sukar untuk menerima konsep Nasakom dan sukar untuk melihat dan menyetujui makin berkembangnya kekuatan PKI yang makin arogan.

Ini kemudian berakibat bahwa Presiden Soekarno menganggap bahwa TNI-AD kurang sepenuhnya mendukung politiknya.
Dituduhnya bahwa para pimpinan TNI-AD dan bahkan mungkin TNI-AD menganut sikap melawan PKI, yaitu menganut sikap komunistophobia yang artinya secara berlebihan melawan PKI.
Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi PKI karena makin memperkuat posisinya di Republik Indonesia dan makin mempersulit posisi pimpinan TNI-AD.

Dalam kondisi semacam ini kemudian Bung Karno mengambil sikap untuk menguasai ABRI.
Maka ditetapkan bahwa ABRI diorganisir dalam angkatan-angkatan yang dipimpin oleh menteri yang sekaligus juga menjadi panglima angkatan.
Maka ada Menteri Panglima Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Laut dan Menteri Panglima Angkatan Udara. Ketika itu Kepolisian juga dimasukkan ke dalam lingkungan ABRI maka ada juga Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Akan tetapi yang menjadi MenPangad bukan Jendral Nasution.

Jendral Nasution ditarik dan dijadikan Menteri Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Menteri Kepala Staf Angkatan Bersenjata ini dalam kenyataan tidak memilik wewenang mengendalikan TNI termasuk juga TNI-AD, karena para Menteri Panglima Angkatan sebagai Menteri langsung di bawah Presiden Soekarno dan dibawah kendali Presiden Soekarno. Dengan begitu Presiden Soekarno ingin lebih kuat lagi mengendalikan ABRI dengan perannya sebagai Panglima Tertinggi Republik Indonesia dan Pemimpin Besar Revolusi seperti yang dia sebutnya waktu itu.

Dengan cara begitu Presiden Soekarno dapat mengendalikan seluruh ABRI secara langsung dan mengharapkan dengan begitu mendapatkan dukungan penuh di dalam pelaksanaannya mewujudkan konsep Nasakom di dalam negeri dan konsep Konfrontasi terhadap Malaysia.

Akan tetapi ternyata Menteri Panglima Angkatan Darat yang ditetapkan yaitu Jenderal Ahmad Yani tidak banyak berbeda dengan sikap politik Jenderal Nasution.
Memang disini mungkin Bung Karno salah penilaian karena sebagai pribadi Pak Yani lebih mahir melayani berbagai keinginan Bung Karno khususnya keinginan yang bersangkutan dengan kehidupan pribadi Bung Karno.
Bung Karno yang suka pesta-pesta dan menari-menari sukar dilayani oleh Jenderal Nasution karena sifat Pak Nasution memang tidak seperti itu.

Pak Nas sukar untuk turut dalam pesta-pesta Bung Karno.
Pak Yani berbeda, Pak Yani sifat pribadinya mampu dan bisa melayani segala keinginan Bung Karno untuk kehidupan pribadinya.
Jadi Pak Yani selalu ada di dalam pesta-pesta Bung Karno.
Ini mungkin menyebabkan orang suka mengatakan bahwa Pak Yani adalah“anak emas”Bung Karno.

Akan tetapi kemudian terbukti bahwa Ahmad Yani yang pintar melayani kebutuhan atau keinginan-keinginan Bung Karno di dalam menghadapi kondisi negara tidak banyak berbeda dengan sikap Jenderal Nasution.
Pak Yanipun sebagai seorang Jenderal TNI-AD berusaha selalu memegang teguh Sapta Marga.
Sebab itu mungkin bagi Pak Yani lebih sulit lagi karena di satu pihak Pak Yani berusaha untuk menjauhkan Bung Karno dari kehendak dan usaha-usaha PKI. Karena itulah Pak Yani bersedia untuk melayani semua keinginan pribadi Bung Karno dan untuk itulah Pak Yani bisa turut serta berpesta-pesta dengan Bung Karno, akan tetapi ketika Pak Yani juga diharapkan untuk merubah sikap TNI-AD untuk sepenuhnya mendukung pemerintah Nasakom maka disitulah Bung Karno kecewa oleh karena tidak bisa dilaksanankan oleh Pak Yani.

Pak Yani tetap seorang perwira TNI-AD yang tidak bisa cocok dengan konsep Nasakom dimana terdapat unsur “kom– komunis” yang sudah jelas melanggar dan bertentangan dengan Sapta Marga. Jadi untuk itulah seringkali Pak Yani dikatakan oleh Bung Karno bahwa dia adalah orang yang berlebihan melihat PKI sebagai bahaya.

Bahkan kemudian PKI berhasil membisik-bisikkan kepada Bung Karno bahwa Angkatan Darat kurang setuju adanya konfrontasi dengan Malaysia.
Hal ini TIDAK BENAR karena nyatanya kesatuan-kesatuan yang berada di daerah perbatasan dengan Malaysia bagian terbesar adalah pasukan TNI-AD.

Akan tetapi memang di dalam benak para pimpinan TNI-AD lebih mengharapkan adanya konsolidasi ke dalam bagi negara Republik Indonesia.

Namun sekalipun demikian tugas menghadapi Konfrontasi selalu dilaksanakan oleh TNI-AD dengan sepenuhnya. Usaha yang lebih keji lagi dilakukan oleh pihak komunis dengan menyatakan bahwa di dalam TNI-AD sudah ada Dewan Jenderal.
Dewan Jendral ini telah kena pengaruh CIA (Organisasi Intelligence Amerika Serikat) dan mengambil langkah-langkah untuk merebut kekuasaan Presiden Soekarno.

Hal-hal ini kemudian turut disebarkan oleh Menteri Luar Negri Soebandrio yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Penyelidik Indonesia yaitu BPI.
Ketika Bung Karno mendapat laporan adanya Dewan Jendral di dalam tubuh TNI-AD, maka dipanggilnya Jendral Yani sebagai pimpinan Angkatan Darat.
Dan mengatakan minta tanggung jawab Yani atas hal yang dilaporkan itu.
Oleh Pak Yani kemudian dijelaskan bahwa ini adalah laporan yang tidak benar dan salah.
Memang di dalam TNI-AD ada satu dewan yang bersidang secara teratur untuk membicarakan kenaikan pangkat para perwira-perwira Kolonel ke atas yaitu apa yang dinamakan Dewan Jabatan dan Kepangkatan dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.
Wanjak dan Wanjakti.
Yang Wanjakti dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat sendiri.

Akan tetapi Wanjakti sama sekali tidak membicarakan hal-hal diluar masalah kenaikan pangkat dan jabatan.
Oleh karena itu adalah suatu kebohongan belaka bahwa ada Dewan Jendral yang akan merebut kekuasan dari Presiden Soekarno.
Tetapi apa yang diuraikan oleh Pak Yani di depan Presiden Soekarno rupanya tidak beliau terima dengan baik.
Hal itu mungkin juga disebabkan karena Menlu Soebandrio dengan BPI-nya turut membisik-bisikkan kebenaran akan hal itu.

Jadi karena itu makin sulit keadaan yang dihadapi oleh pimpinan Angkatan Darat untuk membawa pimpinan negara sesuai dengan apa yang kita perjuangkan yaitu Republik Indonesia yang berpolitik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila.

Dalam pada itu kondisi negara, kondisi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh dinamika yang ditimbulkan oleh berbagai usaha PKI menghadapi suatu masalah. Pimpinan PKI sadar dan demikian pula pimpinan di Uni Soviet dan RRC bahwa keberadaan PKI sangat tergantung dari perlindungan yang diberikan oleh Presiden Soekarno.

Jadi adanya Presiden Soekarno itu sangat penting bagi perkembangan komunisme di Indonesia.
Padahal pada waktu itu Bung Karno mulai menunjukkan kondisi kesehatan yang mundur.
Sering kali beliau ke Eropa berobat di Wina untuk mengatasi kesulitan kesehatannya.
Hal ini tentu diketahui juga oleh pemimpin Uni Soviet dan RRC.
Maka satu saat RRC memutuskan untuk menempatkan satu tim
kesehatan mendampingi Bung Karno.

Tim kesehatan ini yang terdiri atas dokter-dokter pilihan dari Beijing berada di Jakarta untuk selalu mengikuti perkembangan kondisi kesehatan Soekarno dan memberikan bantuan untuk mengatasi kalau ada masalah-masalah. Dengan adanya ini maka pimpinan PKI khususnya Aidit selalu mengikuti kondisi kesehatan Bung Karno.
Pada awal tahun 1965 ada kesimpulan bahwa kesehatan Bung Karno semakin menurun.

Hal ini kemudian menimbulkan pada pimpinan PKI juga pimpinan di Moskow dan Beijing pikiran utk dapat mengatasi kondisi ini.
Karena tidak boleh terjadi Bung Karno meninggal sebelum PKI menguasai Indonesia.
Sebab itu akan menjadi peluang bagi unsur-unsur di Indonesia anti-PKI untuk mengakhiri peran PKI yang sudah begitu menonjol.
Maka timbul pikiran bahwa PKI harus dapat merebut kekuasaan dalam waktu singkat sebelum terjadi sesuatu hal pada kesehatan Bung Karno.
Inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan dan dinamika yang lebih tinggi bagi gerak PKI, termasuk juga gerak Biro Khusus yang ditugasi oleh DN Aidit untuk mempengaruhi unsur-unsur TNI ABRI.

Sebab Aidit, Moskow dan Beijing sadar bahwa tidak mungkin PKI merebut kekuasaan di Indonesia sebelum TNI khususnya TNI-AD hilang pengaruhnya dan hilang kekuatannya.
Selama ada TNI-AD yang kuat maka mustahil PKI dapat merebut kekuasaan tanpa usaha-usaha kekerasan.
Hal-hal demikian inilah membuat kegiatan-kegiatan Biro Khusus dan unsur-unsur di TNI yang sudah digarapnya makin aktif.
Inilah prolog sebelum kita menghadapi pemberontakan yang kemudian terjadi pada tanggal 30 September – 1 Oktober 1965.

Wallahu'alam

-copas, sumber FB-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar